Pendidikan Multikultural di Sekolah

Frase “pendidikan multikultural” dapat diartikan menjadi sebuah kenyataan objektif dalam hal ini sebuah sistem pendidikan yang memberikan jenis pendidikan yang beragam bagi masyarakat kultural yang beragam pula, meskipun sistemnya dapat berbeda-beda. Pada makalah ini, digunakan menjadi sebuah ideologi “multikulturalisme” yang pada tujuan utamanya adalah munculnya pengakuan dan penerapan atas keberagaman kebudayaan. Istilah pendidikan multikultural dan penerapannya berasal dari gerakan multikultural di negara-negara industri maju seperti Australia, Jerman, Belanda, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat sejak tahun 1960an.

Penggunaan frase pendidikan multikultural selalu dikaitkan dengan maksud dan tujuan yang banyak dan beragam; penerapan, penghormatan dan apresiasi kebudayaan yang beragam; kemampuan untuk memanfaatkan kebudayaan yang beragam; peningkatan tujuan-tujuan keadilan sosial, persamaan hak, kemanusiaan dan demokrasi; dukungan pilihan dan gaya hidup yang berbeda; dan berkurangnya rasisme dan diskriminasi. Dalam makalah ini hanya akan dibatasi pada pembahasan pendidikan multikultural yang ada di sekolah formal.

Hal yang dianggap sebagai permasalahan yang membutuhkan jawaban dari kondisi pendidikan multikultural dapat berhenti karena adanya perubahan kebudayaan, meskipun permasalahan lain masih akan mengemuka. Oleh karena itu bentuk, ruang lingkup dan isi pendidikan multikultural harus selalu ditujukan untuk evaluasi periodik dan penilaian selanjutnya.

Pendidikan multikultural masih dianggap terdapat banyak hal yang kontroversial. Salah satunya bahwa pendidikan multikultural itu bersifar “memecah belah”, “menumbuhkan rasa kesukuan yang berlebihan, menurunkan kebudayaan umum, munculnya Menara Babel, mengubah sejarah dan mengganggu kesatuan masyarakat” atau pernyataan bahwa pendidikan multikultural tidak sesui dengan jiwa nasionalisme.

Implementasi Pendidikan Multikultural

 Dalam pembahasan pendidikan multikultural di Asia Tenggara perlu diingat bahwa penerapannya tergantung pada kondisi sejarah dan sosial, ekonomi dan politiknya yang unik. Para pemimpin pemerintahan kurang memajukan tujuan-tujuan pendidikan multikultural seperti penerapan semua perbedaan, demokrasi, keikutsertaan dalam politik, otonomi, dan penghilangan diskriminasi, meskipun tujuan-tujuan tersebut dirasakan menjadi ancaman bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik negara.

Memperhatikan dari kajian yang telah ada, implemetasi pendidikan multikultural setidaknya membutuhkan reformasi dari seluruh sistem pendidikan yang ada. Bannet menyatakan bahwa karakteristik berbeda dari kurikulum multikultural juga harus memuat artikulasi konsep nilai utamanya yang disebut dengan “nilai dan tujuan yang global dan multikultural.” Selain itu, dibutuhkan juga adanya komponen sekolah multikultural yang terdiri dari peraturan multikultural, staf sekolah yang secara kebudayaan berbeda, perilaku dan harapan staf yang positif, strategi pengajaran dan materi pengajaran pengajaran yang tepat, keterlibatan orang tua, dan monitoring yang terus menerus.

Untuk dapat menguasai kualifikasi multikultural yang ideal semacam itu, para pendidik perlu untuk dilatih dalam institusi yang relefan; yang juga dibutuhkan oleh para pelaksana bidang pendidikan dan penulis buku teks serta materi pengajaran lainnya. Kenyataan bahwa upaya pengenalan pendidikan multikultural merupakan hal yang sangat mahal, untuk menjadi efektif hal ini membutuhkan banyak dana dan sumber daya yang mana kebanyakan dari negara-negara Asia Tenggara tidak sanggup untuk mencukupinya.

Terdapat halangan dalam penerapan pendidikan multikultural, diantanya bahwa tujuan yang hendak dicapai acapkali dibelokkan oleh pemegang kekuasaan suatu negara, dikarenakan adanya ketakutan akan membahayakan ideologi ataupun dalam hal keuntungan material. Selain itu, acapkali muncul permasalahan komunikasi seperti peraturan pendidikan yang baru sering disalahartikan atau kurang dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Permasalahan lain terdapat pada bahwa kurikulum yang ada jarang dilakukan proses evaluasi dan monitoring yang terus-menerus dan teliti.

Dengan adanya permasalahan di atas dan dorongan agar tidak terjadi kesalahan penerapan kurikulum baru, maka kurikulum rancangan dari institusi pendidikan Indonesia telah berulang mengubah kurikulum utamanya setelah terjadi perubahan rezim kekuasaan. Pada 2004, diberlakukan bentuk kurikulum baru, yakni “Kurikulum Berbasis Kompetensi” yang menggunakan “pendidikan multikultural dan multilingual (beragam bahasa)” sebagai prinsip dalam pengembangan kurikulum dan yang mengandung rancangan materi yang di dalamnya mengandung unsur “multikultural” dan “masyarakat multikultural.”

Dasar Multikultural bagi Masyarakat Indonesia

Dengan jumlah populasi sekira 226 juta di dalamnya terdapat 300 kelompok etnis dan bahasa yang berbeda menjadikan Indonesia sebagai masyarakat multikultural dan “negara kepulauan terbesar di dunia.” Dari jumlah tersebut, terdapat 14 kelompok etnis utama dan 4 agama dunia. Keragaman itu juga muncul dalam hal masyarakat pedesaan tradisional, masyarakat pantai dan suku berdampingan dengan masyarakat metropolis yang juga terdiri dari orang-orang berorientasi pada kebudayaan modern atau pos-modern. Perpindahan penduduk, perdagangan dan pariwisata internasional, pertukaran kebudayaan dengan kelompok etnis dan agama lain, dll., juga makin menambah nilai multikultural yang terkadang berujung pada ancaman ekonomi, perpecahan politik dan sosial, kompetisi dan bahkan konflik berdarah.

 Situasi Pasca Era-Soeharto

Colombijn dan Lindblad (2002) menyebut Indonesia sebagai “negara kekerasan;” yang berdasarkan pada observasinya, “Indonesia benar-benar telah mengalami tingkat kekerasan yang parah akhir-akhir ini.” Pemberian hak otonomi pada kotamadya atau kabupaten semenjak tahun 2000 juga menjadi sumber perpecahan horizontal. Dan pengembangan daerah pemerintahan baru semakin menebalkan rasa primordialisme masyarakat akan daerah atau propinsinya  yang pada akhirnya akan melemahkan integrasi bangsa dan negara Indonesia.

Situasi Pendidikan Sekarang

Faktor Luar yang Mempengaruhi

Semenjak kemerdekaan Indonesia telah terjadi berulang kali perubahan kurikulum, bukan hanya karena perubahan rezim pemerintahan namun juga karena perubahan kabinet. Selain itu birokrasi dan pemerintahan cenderung menjalankan otoritas untuk menentukan arah kurikulum sehingga sistem sekolah tidak mempunyai pilihan kecuali menuruti tekanan eksternal tersebut.

Setelah kerusuhan 1998, muncul organisasi yang berupaya mengajukan topik yang berkaitan dengan kepentingan guru dan siswa di sekolah, seperti pendidikan perdamaian, pendidikan demokrasi, pendidikan gender, serta pencegahan dan penindakan penyalahgunaan obat dan HIV/AIDS.

Situasi Sekarang

Meskipun adanya kesamaan dalam sekolah yang ada di seluruh pelosok negeri dari segi kesamaan sentralisasi, kurikulum top-down, sekolah di Indonesia sangat beragam dalam hal etnis, agama, jenis kelamin, serta komposisi kelas sosial siswa dan staf pengajar. Sekolah di pedesaan akan menemui permaslahan yang berbeda dari sekolah yang ada di perkotaan, demikian juga sekolah yang ada di daerah konflik.

Saifudin (2002) dalam kajiannya memberikan alasan lain yang menjadi halangan penerapan pendidikan multikultural di Indonesia, diantanya: siswa yang bekerja paruh waktu, guru yang punya pekerjaan sambilan, metode pengajaran satu arah yang menekankan pada pengingatan, dan birokrasi sekolah yang berorientasi pada materi dan bantuan keuangan dari badan proyek pengembangan sekolah.

Kurikulum Sekolah Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah

Ketika diadakan evaluasi pada buku teks sekolah, rancangan materi dan juga butir-butir pada soal ujian nasional, ditemukan banyak indikasi yang mengarah pada pentingnya pendidikan multikultural. Isi dari materi itu seringkali menunjukkan adanya bias dalam etnis, agama, dan gender dari sisi penulis. Seperti, seringkali kita mendapati bias agama dan etnis pada pemilihan nama dalam teks dan ilustrasi, bias gender dalam hal gambaran peranan masing-masing gender, dan bias perkotaan dan pedesaan dalam penggambaran kejadian, tempat, dan organisasi.

Mengingat hal itu, kemudian para penulis telah menunjukkan perhatiannya pada perbedaan masyarakat. Meskipun mereka telah menyebutkan toleransi antar-agama dalam materinya, secara keseluruhan masih dirasakan terbatas pada pengetahuan tentang nama, kejadian, peranan dll. yang oleh  Derman-Sparks menyebutnya “multikultural wisata” dan Bank menyebutnya “pendekatan kontribusi.” Pendekatan kontribusi ini “fokus pada pahlawan, hari libur, dan elemen budaya yang berbeda.

Kurikulum di Pendidikan Tinggi

Pengajaran keragaman kebudayaan di pendidikan tinggi jauh lebih kompleks (Sunarto, 2002). Meskipun pendekatan pengajaran tradisional yang ada mampu meningkatkan keterampilan kognitif, hal ini tidak mampu mencukupi bahwa kebutuhan untuk mengetahui dan memahami informasi yang detail mengenai kelompok yang berbeda akan berujung pada hasil afeksi dan psikomotor seperti berkurangnya diskriminasi, prasangka, dan penggambaran terhadap anggota kelompok lainnya. “Ada satu hal untuk mengembangkan pengetahuan dan kesadaran akan persamaan manusia dan yang lainnya untuk menumbuhkan empati. Pengetahuan itu perlu namun bukanlah unsur yang cukup” (Bennett, 1999:287).

Ketertarikan pada Pendidikan Multikultural

Di tengah perkembangan sosial dan politik yg di dalamnya masih berkaitan dengan manajemen konflik yang beragam dan aktifitas resolusi konflik, mulai nampak adanya ketertarikan pada pendidikan multikultural. Konsep ini menarik hati para pelajar, pendidik, birokrat, dan LSM untuk membahasnya adalam seminar, perkuliahan, dan lokakarya.

Amandemen pada Undang-Undang Dasar sejak 1999 telah dihasilkan pengenalan dalam beberapa ayat yang menjadi pondasi dasar untuk implementasi pendidikan multikultural. Undang-undang Dasar sekarang ini terdapat sebuah pasal tentang hak asasi manusia yang terdiri dari 10 ayat yang menjamin hak perlindungan kebebasan dari ancaman diskriminasi untuk alasan apapun, dan penghormatan atas identitas kebudayaan dan hukum masyarakat tradisional.

Perubahan Kurikulum Nasional dan Pendidikan Multikultural Mendatang

Di tahun 2004 diberlakukan Kurikulum Berbasis Kompetensi di semua sekolah anak usia dini, dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Evaluasi isi dari kurikulum ini mengindikasikan bahwa porsi yang signifikan dari materi pengetahuan sosial akan dicurahkan pada dasar multikultural masyarakat Indonesia. Pusat Kurikulum (Puskur) menyatakan bahwa “pendidikan multikultural dan multilingual” menjadi prinsip dalam pengembangan kurikulum ini.

Salah satu kompetensi sosial yang diharapkan adalah “untuk menilai perbedaan sosiobudaya dalam kehidupan sosial.” Dalam rancangan materi yang ada di sekolah menengah atas, kata “multikultural” secara eksplisit disebutkan; siswa diharapkan untuk “melakukan investigasi berkaitan dengan bentuk suatu masyarakat multikultural, untuk menunjukkan hasil investigasi berkaitan dengan bentuk suatu masyarakat multikultural, untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang diharapkan dari anggota suatu masyarakat multikultural.”

Namun rancangan materi dalam KBK masihlah ditemukan adanya bias. Hal ini terjadi dalam penyusunan materi pengetahuan sosial untuk sekolah dasar dimana dalam pembahasan waktu, keberlanjutan dan perubahan, siswa hanya diminta untuk menginterpretasikan, menggambarkan dan membuat generalisasi artifek peninggalan kebudayaan Hindu, Budha, dan Islam. Hal ini menjauhkan harapan seperti apa yang Derman-Sparks katakan sebagai “bebas-bias” atau “Kurikulum Anti-Bias.”

Pendidikan Multilingual

Nampak tidak ada kesusahan ketika siswa masuk ke dunia sekolah harus menggunakan bahasa standar (Bahasa Indonesia) sebagai bahasa pengantar pengjaran yang berbeda dengan bahasa keseharian mereka. Oleh karena itu masih dirasa kurang perlu adanya “pendidikan untuk kelompok yang berbeda secara budaya” ataupun “pendidikan dengan penyesuaian dan ketentuan khusus demi kebutuhan kebudayaan minoritas.” Namun acapkali masih ditemukan permasalahan ketika siswa dan guru berasal dari latar belakang sosial atau budaya yang berbeda; dan juga permasalahan dari kebudayaan asli (perbedaan dalam penggunaan bahasa, intonasi, interpretasi makna suatu kata.)

Pembahasan

Keefektifan pendidikan multikultural di sekolah bergantung pada beberapa faktor; diantaranya:

Dukungan Keuangan

 Tantangan paling utama untuk pelaksanaan pendidikan multikultural secara nasional adalah dibutuhkannya dukungan finansial yang memadai. Persaingan untuk mendapatkan akses pada sumber daya pendidikan yang sangat terbatas dihadapi oleh seluruh tingkatan—dari kementerian hingga sekolah.

Sosialisasi untuk Pendidik dan Penyelenggara Pendidikan

Tantangan utama selanjutnya adalah bahwa proses sosialisasinya perlu melibatkan seluruh pihak berkepentingan yang relefan pada tingkat makro, meso, hingga mikro di semua sistem pendidikan. Lebih diperparah dengan adanya pemahaman yang kurang, terlalu luasnya interpretasi makna, dan resistensi dari pihak yang berkepentingan.

Dukungan semua pihak sangat diperlukan. Perlu adanya pelatihan bagi para guru guna membiasakan siswanya dengan strategi pendidikan multikultural. Sumber materi pengajaran harus bebas dari adanya bias, sehingga menuntut para penulis buku teks untuk memahami dan mengadopsi perspektif multikultural. Perlu dimiliki juga perilaku dan keterampilan multikultural yang dibutuhkan untuk kesuksesan implementasi kurikulum yang mana guru diberikan rancangan/kerangka materi dan sillabus namun harus mengembangkan sebuah materinya sendiri sesuai dengan kreatifitas dan inovasinya serta menggunakan buku teks pemerintah maupun bukan sebagai referensi materi.

Kurikulum Multikultural

Meskipun terdapat perencanaan untuk saling menghubungkan dan mengintegrasikan materi pelajaran, akan tetapi kurikulum yang baru ini belum menyiratkan adanya inklusifisme secara multikultural. Dalam kurikulum yang inklusif, topik dan pemikira yang berkaitan dengan multikultural tidak dibatasi pada rancangan materi pelajaran tertentu, namun dimasukkan ke seluruh kurikulum.

Idealnya, pendidikan multikultural yang inklusif tidak hanya terbatas pada kurkulum formal akan tetapi harus ditanamkan dalam keseluruhan kebudayaan sekolah. Possidento (1980) menyebutnya sebagai “kurikulum tersembunyi “… tidaklah akademis akan tetapi mempunyai konsekuensi penting untuk pendidikan di sekolah yang terjadi secara sistematis namun tidak dibuat ekplisit pada tingkat rasional publik bagi pendidikan.”

Perbedaan Sosial dan Budaya

Perbedaan dalam akses ke sekolah, mendapatkan pendidikan, dan pencapaian pendidikan berkaitan dengan kelas sosial, gender, dan tempat tinggal, meskipun adanya hubungan yang mungkin dengan etnis dan agama tertentu tidak perlu untuk diteliti lebih lanjut. Peraturan multikultural berdasarkan pada keadaan historis masing-masing negara. Oleh karena itu dimensi penghilangan prasangka terhadap pendidikan multikultural perlu ditingkatkan; Bank (2002) menunjukkan bagaimana sikap dan perilaku diskriminasi terhadap anggota kelompok yang lain dan bagaimana sikap dan perilaku tersebut dapat diubah melalui penggunaan metode dan materi pengajaran.

Keterlibatan Pihak Lain yang Berkepentingan

Tibbs (2002) mengidentifikasikan kurangnya dukungan dari orang tua dan masyarakat sebagai tantangan yang penting, sehingga menuntut adanya program advokasi. Banyak organisasi kemasyarakatan telah memberikan dukungan terhadap aktifitas peningkatan perdamaian termasuk hal-hal yang berkaitan dengan isu multikultural; hal tersebut telah memberikan kontribusi yang berarti bagi pelatihan pendidik multikultural di masa mendatang.

Sekolah dapat memulai langkah penciptaan lingkungan pembelajaran multikultural dengan cara mengorganisir semacam pelatihan multikultural, loka karya dan seminar yang melibatkan guru, konselor, staff dan siswa dari sejumlah sekolah serta bekerja sama dengan organisasi sosial. Hal ini juga akan mengurangi isolasinya dari lingkungan sosial, dan mengurangi insiden kekerasan yang melibatkan guru dan siswa.

Penulis: Kamanto Sunarto

  1. nice article anyway

  1. No trackbacks yet.

drop your comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 30 other followers

%d bloggers like this: