Peran Hakim Ad hoc Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Gambar: reportase
PERAN Hakim Ad hoc Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi – Undang-undang dasar Tahun 1945 memberikan kebebasan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Pengadilan Tipikor ada, dikarenakan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan dalam putusannya No. 012-016-019/PUU-IV/2006, tanggal 16 Desember 2006 bahwa Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Read more …

  1. No trackbacks yet.

drop your comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: